JAKARTA--MI: Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) makin melonjak. Untuk mengatasi itu Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan semua departemen, kementerian dan lembaga negara benar-benar menjalankan proyek-proyek sektor riil untuk menyerap tenaga kerja yang terkena premutusan hubungan kerja baik yang bekerja di dalam negeri atau para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang di pulangkan.
"Instruksinya jelas, bagaimana tenaga kerja yang terkena PHK, atau TKI yang dipulangkan bisa diserap," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Rabu (10/12). Rapat juga diikuti Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menhut MS Kaban.
Untuk itu departemen atau kementerian negara diperintahkan menjaga betul program-program yang memberikan kesempatan kerja terutama sektor riil sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang terkena PHK dan TKI yang dipulangkan akibat krisis.
"Harus ada persiapan yang serius pada 2009 karena krisis mencapai puncaknya. Wapres minta supaya persiapan berjalan dengan baik, tidak terlambat dan bisa menyerap tenaga kerja" cetus Djoko.
Djoko memaparkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009, sektor pekerjaan umum menyerap tenaga kerja sampai 1,1 juta kepala keluarga. Sedangkan infrastruktur melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri diperkirakan menyerap 25 juta angakatan kerja per hari. “Jadi kami semua didorong supaya sektor rill berjalan," ujar Djoko.
Departemen dan kementerian negara juga diminta menggandeng proyek-proyek infrastruktur di luar APBN, agar bisa bisa dijalankan dengan baik. Tujuannya agar terbuka lebar-lebar lapangan kerja.
Sementara itu sektor pertanian, Mentan Anton Apriyantono menyatakan prioritasnya adalah menjaga supaya sektor industri kelapa sawit tidak kolaps. Bahkan perlu dilakukan ekspansi mengingat sektor ini menyerap tenaga kerja yang lebih besar. "Belasan ribu ribu tenaga kerja terserap di kelapa sawit," kata Anton.
Selain itu Anton mengaku departemennya juga telah menyiapkan Rp 145 Miliar untuk pembibitan sapi, Rp 1,5 triliun untuk pembibitan pertanian, Rp900 miliar untuk perbaikan infrastruktur pertanian, dan Rp120 miliar untuk pemberdayaan kelembagaan pertanian. (Fud/OL-03)
Custom Search
